Ketidakpastian Sistem Pemilu: 89,7% Bakal Calon Anggota DPR Belum Memenuhi Syarat Dokumen

Jakarta, 27/6 (Jakarta terkini) - Ketidakpastian Sistem Pemilu Menjadi Penyebab 89,7 Persen Bakal Calon Anggota DPR Belum Memenuhi Syarat Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengonfirmasi bahwa sebanyak 89,7 persen bakal calon anggota DPR RI untuk Pemilu 2024 belum memenuhi syarat dokumen. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpastian terkait sistem pemilu yang sedang dalam proses uji materi.

Baca juga : Pengamat Politik: Duet Ganjar-Anies Bisa Menjadi Solusi Konsolidasi Nasional

Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa saat pendaftaran bakal calon berlangsung pada bulan Mei lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materi terkait sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini menimbulkan potensi perubahan sistem menjadi proporsional tertutup. Pada tanggal 15 Juli 2023, MK memutuskan bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebulan setelah penutupan pendaftaran bakal calon anggota DPR. Selain masalah sistem pemilu, Idham juga menambahkan bahwa sebanyak 9.260 bakal calon anggota DPR atau 89,7 persen dari total belum memenuhi persyaratan dokumen pencalonan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu bagi mereka dan partai politik pengusung dalam menyiapkan berkas.

Baca juga : KPU DKI Jakarta Tetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana Lolos Verifikasi Administrasi

KPU telah menetapkan peraturan terkait pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) beberapa hari sebelum libur dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Pendaftaran bakal caleg dibuka pada tanggal 1-14 Mei 2023. Pada Jumat (23/6), KPU telah menyelesaikan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan dari 10.323 bakal calon DPR RI yang diajukan oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024. Hasilnya, sebanyak 9.260 bakal calon atau 89,7 persen belum memenuhi syarat dokumen, sementara 1.063 bakal calon atau 10,29 persen telah memenuhi syarat.