JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : 1,87 Juta Diprediksi Kendaraan Kembali ke Jabodetabek Saat Arus Balik Lebaran 2024
Baca juga : KAI Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Kawasan Jalur KA
Bagikan